Foto: Lamhot Aritonang
Kebutuhan investasi itu, kata Anies dalam rangka membebaskan Jakarta dari segala bentuk beban, mulai dari kemacetan hingga krisis air bersih.
“Jadi, sejak Februari lalu kami sudah membahas di level ratas bahwa pembangunan Jakarta harus dilakukan percepatan,” kata Anies di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Anies bilang, kebutuhan investasi sebesar Rp 571 triliun itu akan ditanggung oleh APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi murni swasta atau BUMN.
Percepatan pembangunan dilakukan meskipun DKI Jakarta sudah lagi tidak mengemban sebagai ibu kota negara. Anies mengungkapkan, DKI Jakarta ke depannya akan tetap menjadi pusat bisnis, keuangan, perdagangan, hingga jasa.
“Jadi kita menargetkan sampai 2030. Dari mana pembiayaan itu ada yang dari swasta, APBD, APBN, ada yang kerja sama (KPBU). Itu sudah dibahas lalu sudah sampai level teknis, karena itu untuk Jakarta percepatan pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu wacana tetap jalan terus,” tegas Anies.
Dikatakan Anies, investasi sebesar Rp 571 triliun nantinya akan digunakan untuk pembangunan perumahan, sistem transportasi massal seperti kereta api, LRT, MRT, hingga jaringan bus.
Lalu, investasi jumbo itu juga akan digunakan untuk sistem utilitas seperti jaringan pembuangan air, hingga sistem air bersih.
“Itu yang menjadi prioritas diawal. Jadi kita kebut dalam waktu 10 tahun tuntas,” ungkapnya.
Sumber: detikfinance
