Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin Foto: Hilda Meilisa Rinanda“Apapun yang keluar dari kata-kata Rizieq, itu adalah gambaran dari kepribadiannya karena semua mata dan memandang dan melihat dan mendengar apa yang beliau videokan, saya tidak patut dan tidak pantas untuk memberikan satu penilaian,” kata Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, saat dihubungi, Sabtu (24/8/2019).
Namun, lanjut Ngabalin, dia menegaskan untuk dan atas nama pemerintah, Presiden Jokowi memiliki gagasan dan upaya untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Salah satunya dengan membentuk BPIP.
“Karena itu, inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, inilah yang dilakukan dan diupayakan oleh Bapak Presiden. Presiden tidak menutup diri dari kritik dan masukan. Pak Jokowi membuka diri selebar-lebarnya,” ucapnya.
“Semestinya gagasan-gagasan cerdas yang dimiliki oleh Rizieq itu bisa disampaikan kepada pemerintah, duduk bareng kita ngobrol. Siapa-siapa yang beliau utus kalau beliau belum bisa masuk kembali ke Tanah Air, apa yang hendak diberi masukan, monggo. Tapi menggunakan diksi dan narasi dengan memberikan akronim yang dengan pilihan-pilihan kata yang tidak tepat bagi seorang tokoh, seorang ulama, habaib yang dialamatkan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada negara, menurut saya tidak terlalu etis. Biarlah nanti umat, rakyat dan bangsa Indonesia yang memberikan penilaian kepada apa yang dilakukan oleh saudara Rizieq Syihab,” sambung Ngabalin panjang lebar.
Ngabalin menegaskan, pemerintah selama ini terus berupaya menjaga Pancasila, salah satu langkahnya dengan membentuk BPIP. Presiden Jokowi menurutnya tegas menghalau paham-paham lain yang ingin berupaya mengganggu Pancasila.
“BPIP adalah sebuah ikhtiar, jangan keliru. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebuah ikhtiar untuk dan atas nama negara RI, Presiden Joko Widodo melakukan langkah-langkah untuk menjaga memelihara dan terus memperjuangkan perjuangan penegakan Pancasila dan UUD 1945, kebhinekaan kita. Makanya kita terus bergerak melawan intokleransi,” jelas Ngabalin.
Ngabalin menepis ucapan Rizieq yang menyatakan ada pihak yang berupaya melakukan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara. “Suruh aja tulis apa yang dia mau. Ngomong dong. Suruh aja dia pidato, bikin v-log. Biar saya kasih presiden. ‘Pak ini lho yang dimaksud sama Rizieq Syihab menggeserkan pancasila dari ideologi menjadi pilar’. Berikan dong masukan,” ucapnya.
Sebelumnya, Rizieq menyinggung soal BPIP ini dalam pidatonya di milad ke-21 FPI lewat video dari Mekah yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8). Milad FPI sendiri diadakan di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara.
Rizieq mengatakan Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar negara. Dia menyebut ada pihak yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara yang dia nilai sama sekali tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar negara Republik Indonesia.
“Ironisnya justru rezim perselingkuhan antara komunis sosialis dan liberal kapitalis yang mulai berkuasa sejak reformasi laten kiri 1998, yang merasa paling NKRI dan paling pancasilais, telah dengan sengaja menggeser Pancasila yang berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa dari dasar negara menjadi pilar negara. Dan parahnya mereka sosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara bahkan melalui lembaga tertinggi negara,” ujar Rizieq.
“Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP. Dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila tapi digaji lebih dari Rp 100 juga rupiah per bulan tiap anggotanya hanya untuk menonton dagelan penghianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara,” sambungnya.
Karena itu, lanjut Rizieq, dia meminta jangan ada yang menyalahkan jika BPIP dikritisi, bahkan diminta dibubarkan.
“Jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah badan penghianat ideologi Pancasila sehingga harus dibubarkan. Karena bukan saja pemborosan uang negara tapi juga sangat berbahaya buat eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un ,” ucapnya.
Sumber: detikNews
