Jakarta – Tingkat keterisian (okupansi) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati saat ini masih rendah. Hal ini pun memicu kekhawatiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Menengok ke belakang, ide pembangunan Bandara Kertajati idenya sudah cukup lama digagas, yakni sejak 2003. Saat itu, pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat (Jabar) berharap agar ada bandara di Jabar bagian Utara.
Hanya saja, groundbreaking bandara baru dilaksanakan pada Januari 2016. Terdapat perjalanan panjang untuk bisa menghadirkan bandara yang saat ini merupakan yang terbesar setelah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mulai dari penetapan lokasi, hingga pengadaan lahan.
Pembangunan bandara ini memakan biaya hingga Rp 2,6 triliun. Dananya sendiri tak sepenuhnya bergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pemerintah menggunakan skema kemitraan dengan swasta.
Sempat ditargetkan selesai akhir 2017 namun berbagai kendala menghampiri pembangunan proyek ini. Namun, pemerintah baru bisa memastikan proyek dapat selesai di tahun 2018.
Setelah melewati masa pembangunan yang panjang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya dapat meresmikan bandara pada 24 Mei 2018. Bahkan, menurutnya pengoperasian bisa mengerek ekonomi di Jawa Barat bagian Utara.
“Kita berharap Bandara Kertajati di Majalengka ini nantinya betul-betul jadi sebuah bandara yang bisa memberikan kelancaran pada seluruh warga Jabar dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia ingin ke Jabar. Selain, ini kita juga berharap ada dampak ekonomi baik di Kabupaten Majalengka maupun Provinsi Jabar secara keseluruhan,” ungkap Jokowi kala itu.
Jokowi juga menargetkan penerbangan komersil dimulai pada 8 Juni 2018 atau sebelum mudik Lebaran. Namun, kembali penerbangan komersil baru ada di akhir 2018.
Rute penerbangan tersebut diisi oleh maskapai plat merah, yakni PT Garuda Indonesia dengan tujuan Kertajati-Tanjung Karang-Palembang (pulang pergi/pp) dan Kertajati-Balikpapan-Tarakan (pp).
Sayang seribu sayang, saat ini kondisi Bandara Kertajati memprihatinkan karena dari 11 rute yang ada hanya satu yang beroperasi. Hal itu karena tingkat okupansi penerbangan di bawah 30%.
Menanggapi hal itu, Pemprov Jabar meminta agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perjalan dinas menggunakan transportasi udara melalui Bandara Kertajati. Dengan begitu, diharapkan tingkat okupansi bisa meningkat.
Sumber: Detik.com
Editor: Robert