Tiga bulan berlalu sejak pergantian pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam, kini instansi tersebut tampak lesu dalam menjalankan fungsinya di bidang pengembangan infrastruktur dan investasi. Sejumlah rencana pro­yek pembangunan belum jelas nasibnya. Kondisi ini dikha-watirkan akan berdampak pada perekonomian di Batam.

Padahal, pada masa kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo, BP Batam sudah mulai menjalankan tahapan prakualifikasi lelang pengem­bangan Bandara Hang Nadim dan pengelolaan Dam Tembesi. Saat itu, BP sangat bersemangat sekali melaksanakan lelang ini.
Pasalnya dengan semakin megahnya bandara akan membuat tujuan Batam menjadi hub logistik di Asia Tenggara semakin cepat tercapai.

Begitu juga dengan lelang Waduk Tembesi yang akan membuat pasokan air besih semakin terjaga.

Dalam catatan Batam Pos, ada sekitar 17 investor lokal dan asing yang berminat ikut tender pengembangan bandara. Sedangkan lelang Waduk Tembesi akan ­diikuti oleh sembilan konsorsium perusahaan asing dan lokal.

Bahkan, sebenarnya pemenang untuk tender Waduk Tembesi seharusnya diumumkan pada Februari lalu. Tapi seiring dengan pergantian pucuk pimpinan, kabar lelang dua proyek besar tersebut hampir tidak terdengar lagi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan, ketidakpastian dalam proses lelang ini akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi.

“Dampaknya lebih luas baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemungkinan pertumbuhan ekonomi Batam tahun ini akan sedikit tertekan dari sisi ini,” paparnya.

Ia menilai bahwa pimpinan BP Batam saat ini yang dipegang Edy Putra Irawadi memang tidak bisa membuat keputusan strategis jangka panjang, termasuk soal proses lelang yang berjalan lama.

“Kita tahu bahwa pimpinan BP sifatnya sementara. Mung-kin untuk membuat keputusan strategis jangka panjang tidak memungkinkan.”

Rafki berharap persoalan transisi kepemimpinan di BP saat ini cepat selesai supaya keputusan strategis terkait pengembangan Batam bisa diteruskan.

Selain persoalan lelang, rencana pelebaran dan pembangunan 12 jalan dan jembatan untuk mendukung sektor pariwisata dan industri juga belum terlihat. Begitu juga dengan proyek lainnya.

Jumlah anggarannya mencapai Rp 340 miliar yang dialokasikan untuk pengem-bangan sarana jalan sebanyak Rp 110 miliar, pengem-bangan pelabuhan laut di Batuampar dan Kabil Rp 100 miliar dan pengembangan Bandara Hang Nadim sebanyak Rp 130 miliar.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin baik jika serapan anggaran pemerintah berjalan sejak awal tahun.

“Jika belanja dari BP Batam ditunda, maka dari sisi pertumbuhan ekonomi akan tertekan,” katanya.

Sebab belanja pemerintah merupakan salah satu penggerak ekonomi yang krusial, khususnya di bidang infrastruktur. “Namun, kalau BP Batam bisa menggenjot investasi dengan cara mempercepat realisasi komitmen investasi yang sudah ada, maka tekanan tersebut bisa dikurangi,” jelasnya.

Pada awal tahun, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri memprediksi pertumbuhan ekonomi Kepri sepanjang tahun 2019 akan mencapai 5,2 persen hingga 5,6 persen. Tetapi dengan salah satu syarat yakni serapan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur bisa dimulai sejak awal tahun.

Terpisah, Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan terkait kepastian dua proyek lelang tersebut.

“Proyek bandara masih menuju lelang. Saat ini setiap proyek di BP Batam harus selalu dilaporkan ke pusat. Sedangkan mengenai Dam Tembesi merupakan proyek bersama BP dan Kementerian PUPR,” jelasnya di Gedung Marketing Center BP Batam, Jumat (29/3/2019) pagi.

Ia melanjutkan, karena dam tersebut merupakan hasil kerja sama, maka masih membutuhkan koordinasi dengan Kementerian PUPR.

“Prosesnya sudah 90 persen, tapi masih perlu koordinasi,” katanya.

Taofan kemudian menjelaskan bahwa seharusnya tahapan prakualifikasi dilanjutkan 4 Maret nanti, tapi mendadak harus diundur.

“Memang belum ada pengu-muman harus diundur. Data dan segala macamnya tengah kroscek dengan PUPR. Intinya proses lelang tetap akan berjalan,” ucapnya.

Suasana lesu dan kurang bergairah bukan hanya tergambar pada mandeknya dua proyek tersebut. Media juga ikut merasakan bahwa kegiatan BP Batam saat ini terlihat vakum.

Pada tahun lalu, sejak awal tahun hingga akhir tahun, BP selalu sibuk dengan proyek lelang dan banyaknya event pariwisata berskala besar. Event-event ini mampu membuka peluang para pedagang UMKM untuk semakin eksis.

Bagian kehumasan BP Batam menjadi salah satu divisi yang sibuk saat itu. Ketika ada event, bahkan di hari libur sekalipun, mereka bekerja siang dan malam agar event tersebut berjalan sukses.

Bahkan Kepala BP Batam saat itu, Lukita Dinarsyah Tuwo juga giat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas peraturan yang dianggap menghambat dunia usaha.

Media juga dibuat menjadi sibuk dengan banyaknya agenda liputan terkait proyek lelang, event, dan hasil pembahasan kebijakan di pemerintah pusat.

Namun, sekarang semuanya bertolak belakang. Tidak ada hingar-bingar event, tidak ada lagi kata-kata penuh kebanggaan soal pengembangan Batam sebagai hub logistik dan bahkan tidak ada keterangan pers lagi terkait kegiatan BP Batam di luar kota. Ruang Humas BP Batam juga sering terlihat lengang.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk sangat menyayangkan hal ini. Menurutnya, hal ini akan berpengaruh kepada perekonomian Batam jika pemerintah tak kunjung menuntaskan nasib BP Batam.

Sumber: Batampos.co.id
Editor: Robert