Pojok Batam Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Muhammad Dali mengatakan lewat Rancangan APBD 2019 mendatang, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 46 miliar untuk kenaikan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tata Usaha di lingkungan Disdik Kepri. Menurut Dali, kenaikan gaji bagi GTT merupakan atensi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk pelaksanaan APBD 2019 mendatang.
”Jumlah anggaran yang kita usulkan tersebut, mengacu pada GTT dan TU yang ada sekarang ini. Usulan ini, menjawab dari kritikan DPRD saat pembahasan APBD Perubahan 2018 lalu,” ujar Muhammad Dali, Senin (29/10) di Tanjungpinang
Mantan Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Disdik Kepri tersebut menjelaskan, adapun besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp 46 miliar tersebut lebih besar sekitar Rp 1 miliar dari usulan yang pernah diajukan pada APBD-P 2018 sebesar Rp 45 miliar, yang gagal terlaksana.
”Usulan anggaran ini bakal diperuntukkan bagi 1.469 GTT dan 399 Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) non-ASN. Masing-masing mendapatkan kenaikan sebesar 100 persen. Yakni dari Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta,” papar Dali.
Dijelaskan Dali, sebanyak 703 orang PTK non-ASN yang juga berstatus sebagai guru yang semula menerima gaji Rp 2 juta mengalami kenaikan Rp 200 ribu saja. Kemudian, sisanya adalah PTK non-ASN yang berstatus sebagai tenaga TU berjumlah 367 orang. Para TU ini, diusulkan akan menerima gaji sebanyak Rp 1,2 juta. Jumlah itu naik sebesar Rp 200 ribu dari jumlah gaji yang diterima selama ini.
Meskipun demikian, Dali enggan untuk merincikan besaran anggaran yang diusulkan pihaknya untuk menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan para PTK non-ASN tersebut. Ditegaskan Dali, usulan tersebut adalah kebutuhan bagi PTK non-ASN di lingkungan Disdik Kepri untuk 2019 mendatang.
”Karena ini prioritas, kami berharap mendapatkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri untuk masuk dalam komponen APBD 2019 nanti,” tutup Dali.
Sementara itu, legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan persoalan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi guru honorer adalah masalah serius yang harus dituntaskan. Karena alokasi 20 persen APBD belum memberikan kontribusi bagi kelayakan hidup guru honorer.
”Adanya pemberitaan kemarin, mendapat respon dari beberapa sekolah di Tanjungpinang. Ada sudah berkomitmen untuk menaikkan gaji guru honorer sekolah, yakni dari Rp 600 ribu menjadi Rp 800 ribu,” ujar Rudy Chua di Hotel Pelangi, Tanjungpinang, Senin (29/10).
Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, rencana kenaikan tersebut juga belum cukup untuk memenuhi KHL bagi guru honorer sekolah. Tentu, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena mereka dimanjakan dengan adanya sertifikasi. Selain kecilnya, guru honorer sekolah juga mendapatkan tugas yang berat.
”Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan sampingan, seperti menerima les. Dan mereka harus berada di sekolah ada atau tidaknya jam pelajaran,” tegas Rudy.
Menurut Rudy, kondisi tersebut merupakan bentuk penin-dakan secara tidak langsung. Padahal para guru honorer mereka juga punya keluarga untuk menafkahi. Wakil Rakyat utusan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tanjungpinang tersebut meyakini, alokasi APBD 20 persen untuk dunia pendidikan sepenuhnya belum tepat sasaran.
”Karena dari ratusan miliar yang dianggarkan, puluhan bahkan sampai seratusan miliar yang dipergunakan untuk perjalanan dinas dan makan minum,” papar Rudy.
Masih kata Rudy, setiap tahun pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Keputusan tersebut wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Tentu sangat ironis, ketika pemerintah mewajibkan perusahaan menerapkan gaji sesuai UMK, justeru pemerintah yang melanggar ketentuan tersebut.
”Menjadi seorang guru bukan persoalan pilih memilih. Tetapi adalah pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu yang harus memikirkan kesejahteraan atau kelayakan hidup guru honorer adalah pemerintah daerah,” jelas Rudy.
Ditambahkannya, ia berharap persoalan ini menjadi atensi bagi DPRD kabupaten/kota di Provinsi Kepri dalam pembahasan APBD 2019 ini. Sehingga tahun depan, ada perhatian yang diberikan pemda.
Diakui Rudy, ia banyak mendapatkan keluhan dari guru honorer sekolah di kabupaten/kota.
”Mereka tidak berani untuk bersuara secara langsung. Tentu itu menjadi aspirasi yang harus diprioritaskan bersama antara DPRD dan Pemda,” tutup Rudy Chua.***