Pojok Batam– Untuk mempercepat penyaluran bantuan renovasi rumah terdampak Gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari 17 formulir menjadi 1 formulir saja.
Saat mendampingi Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Widodo melaporkan, saat ini telah terbentuk 563 kelompok masyarakat (pokmas) di tingkat kecamatan dan tersebar pada 7 kabupaten/kota di NTB kelompok masyarakat (Pokmas).
Pembentukan Pokmas merupakan bagian dari pelibatan masyarakat untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat.
Masyarakat secara gotong royong akan membangun rumah dengan teknologi rumah tahan gempa didampingi tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang PUPR, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik.
“Untuk progres pembangunan rumah yang tengah dibangun di NTB, yakni sebanyak 99 RISHA, 14 Rumah Instan Kayu (RIKA), dan 97 Rumah Instan Konvensional (RIKO). Selain itu Kementerian PUPR juga membangun 43 unit percontohan dengan konstruksi RISHA, 20 unit diantaranya sudah selesai dan 23 unit sedang dikerjakan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Senin (22/10).
Menteri Basuki menyatakan, rumah tahan gempa yang dibangun masyarakat tidak harus menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya.
“Risha itu salah satu metode yang sudah teruji tahan gempanya, tetapi kalau masyarakat menghendaki RIKA atau rumah konvensional silakan, tetap akan didampingi oleh tim Kementerian PUPR yang terlatih,” ujar Menteri Basuki.
Dari lima workshop panel Risha tersebut, tiga diantaranya merupakan dukungan dari BUMN Karya, yakni PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, dan PT. Hutama Karya. Dua workshop lainnya merupakan produksi UMKM yakni aplikator Purwoko dan aplikator Iskandar.
“Kita gerakkan BUMN dan UMKM untuk percepatan. Target produksi panel Risha untuk 8 unit rumah per harinya,” ujar Menteri Basuki.
Ketua Pokmas Bersatu di Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, Lalu Mandraguna mengatakan ketersediaan material dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sudah tercukupi.
“Kemarin sempat terkendala karena keterbatasan cetakan panelnya, tetapi sekarang sudah tercukupi. Targetnya 1 bulan ini kita sudah harus tuntas semuanya sebanyak 11 Risha di lokasi Bertais ini,” ujarnya.
Selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR sedang menyelesaikan rekonstruksi 587 fasilitas publik yang terdiri dari 420 fasilitas pendidikan, 140 rumah ibadah, 25 fasilitas kesehatan, dan 2 pasar. Sedangkan sebanyak 50 fasilitas publik yang dikerjakan Kementerian PUPR dilaporkan telah selesai dibangun.
Fasilitas publik yang telah selesai dibangun dan dimanfaatkan kembali diberikan label sertifikat bahwa bangunan tersebut telah layak dan aman digunakan. Bangunan yang telah mendapatkan label aman tersebut diantaranya adalah RSUD Kota Mataram dan SMPN 6 Mataram yang telah ditinjau langsung oleh Menteri Basuki.
