Pojok Batam– Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menyiapkan Rp 175 miliar untuk Program Kemaslahatan Umat 2018-2019. Jumlah tersebut didapat dari dana pengembangan Dana Abadi Umat (DAU) 2017 yang tercatat sebesar Rp 3,2 triliun.
“Jadi perhitungannyakan DAU 2017, itu kan 3,2 triliun. Jadi dana pengembanganya 175 miliar. Tergantung kepada usulan dan kegiatan,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu saat ditemui di gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (19/10).
Sebagaimana diketahui, Program Kemaslahatan perdana diluncurkan kemarin, yang ditandai dengan pemberian sumbangan dana total Rp 29 miliar kepada korban korban bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rinciannya, Rp 5 miliar untuk darurat bencana gempa bumi dan tsunami Sulteng, dan Rp 24 miliar untuk rehabilitasi di NTB.
“Progam Kemaslahatan BPKH harus sesuai dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan. dan akuntabel,” terang dia.
Selain memberikan bantuan kepada korban bencana, sejumlah kegiatan yang akan dilakukan dalam program tersebut.
Mulai dari rehabilitasi fasilitas Pendis, Bimas dan Perhajian di Sulawesi Tengah, Pelayanan Satu Atap Manasik, Rumah Sakit Haji dan Asrama Haji, Dakwah Islam Perhajian, Bantuan sarana-prasarana Masjid dan KUA, lstiqlal dan Bantuan ormas Islam.
Prioritas lainnya adalah pembiayaan Syariah dengan BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), dan Distribusi daging DAM Haji dengan IDB.
Sebagai informasi, BPKH merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan haji. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam
