Pojok Batam– Kabar adanya skenario pelengseran Tito Karnavian dari posisi Kapolri, menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.
Anak buah Megawati Soekarnoputri itu mencurigai adanya skenario melibatkan oknum jenderal Polri dan oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kecurigaan Masinton didasari dugaan bahwa Tito saat masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menerima uang dari pengusaha daging impor Basuki Hariman (BH). Bahkan, kabar yang beredar menyebut dua penyidik KPK dari Polri menyobek catatan keuangan Basuki tentang aliran uang ke pihak lain.
“Saya menduga itu tidak lepas dari skenario permainan politik untuk mendorong percepatan suksesi kepemimpinan di institusi Polri. Target utamanya adalah untuk mengganti Jenderal Polisi Tito Karnavian dari jabatan Kapolri,” kata Masinton, Minggu (14/10).
Legislator PDIP itu juga menuturkan, salah satu celah untuk membusukkan nama Tito adalah dengan memainkan isu korupsi. Menurutnya, isu itu tentu menarik perhatian publik.
“Saya membacanya sebagai permainan kolaborasi segitiga, saling melempar isu. Kolaborasi ini melibatkan kelompok pressure group, oknum sempalan di KPK dan oknum jenderal di Mabes Polri yang ngebet jadi kapolri,” ucap Masinton.
Menurut Masinton, oknum jenderal itu belum lama diangkat menjadi komjen yang getol melakukan pencitraan. Si oknum itu baru dilantik sebagai pejabat bintang tiga di Mabes Polri.
“Jadi si oknum ini sudah kasak-kusuk membangun lobi vertikal dan sembari melakukan pencitraan sebagai jenderal polisi yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Padahal, kata Masinton, pimpinan KPK sudah sejak setahun lalu menepis ketidakakuratan informasi tentang catatan penerima aliran dana kasus suap impor daging. Bahkan, Basuki Hariman sebagai pesakitan juga menepis dugaan soal aliran uang dari perusahaannya untuk Tito semasa menjabat Kapolda Metro Jaya.
Karena itu, dia mendorong internal Polri menyelidiki kasus itu hingga tuntas. Karena jika dibiarkan, ke depannya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah secara sepihak melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain yang dianggap sebagai rival dengan menggunakan isu korupsi.
“Harus dituntakan, Polri mesti segera melakukan penyelidkan internal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan, dugaan perusakan barang bukti berupa buku merah milik Basuki Hariman yang berisikan nama-nama penerima aliran dana suap adalah tak benar.
“Mengenai perusakan barang bukti setelah dicek pun tidak terbukti bahwa Ronald Rolandy dan Harun melakukan perobekan. Di CCTV tidak terbukti mereka melakukan perobekan,” beber Setyo kepada awak media, Rabu (10/10).
Untuk itu, Setyo meminta semua pihak bisa menahan diri dan tak terpancing dengan kabar yang beredar. Karena kabar tersebut belum tentu benar.
“Jangan mengadu, ini tahun politik. Mengadu antarlembaga penegak hukum khususnya Polri dengan KPK,” tegas dia.
Jenderal bintang dua ini menerangkan, berdasar hasil pemeriksaan Basuki Hariman, dia memang mengakui ada nama Tito Karnavian dalam bukunya. Namun, nama itu dicatut, sementara Tito tak tahu apa-apa dan tak menerima aliran dana.
“Basuki Hariman menyatakan bahwa dia tidak pernah menyampaikan (menyerahkan uang) langsung ke Pak Tito. Ada catatan di buku tapi itu bukan aliran dana. Dia mengakui menggunakan dana itu untuk kepentingan sendiri,” papar Setyo.
Dalam buku bersampul merah itu, kata Setyo, tak hanya ada nama Tito Karnavian, namun ada juga pejabat lain yang tak sepatutnya untuk disebar ke media.
“Tidak boleh menghukum orang tanpa bukti kuat. Ada asas praduga tak bersalah. Jadi hormati itu,” tandas dia.
