Pojok Batam – Fraksi Gerinda dan Nasdem (Gernas) dan Fraksi Golkar ak-hirnya angkat bicara soal absennya mereka saat paripurna pandangan fraksi soal besaran APBD Perubahan akhir pekan lalu. Dua fraksi ini ternyata tidak sependapat ada alokasi anggaran Rp 10 miliar di APBD-P untuk pembayaran utang kapal dinas bernama Indra Perkasa.
Dua fraksi tersebut menilai lebih baik pembayaran utang feri ditunda, mengingat kondisi keuangan daerah tidak stabil. Sementara empat fraksi menyetujui pembayaran utang feri. Selain kondisi keuangan, pertimbangan lainnya masih meragukan setelah munculnya hasil audit BPKP.
”Memang soal pembayaran utang kapal feri dinas Bupati ini menjadi polemik, ada yang setuju dan tidak untuk dibayarkan. Ada alasan kondisi keuangan tidak stabil, ada alasannya belum ada kepastian dari hasil audit BPKP secara rinci,” kata anggota Fraksi Gernas DPRD Natuna Marzuki Marzuki, Rabu (3/10).
Menurut Marzuki, meski fraksinya tidak menyerahkan hasil pembahasan pandangan akhir fraksi untuk dibacakan dalam paripurna APBD perubahan 2018, namun fraksi menyarankan pembayaran utang kapal feri Indra Perkasa dibayar menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
”Tidak harus dipaksanakan lunas dari sisa pembayaran kontrak Rp 26 miliar lebih. Karena APBD Natuna defisit, apalagi angka APBD perubahan juga asumsi,” ujarnya.
Menurut Marzuki, persoalan adanya temuan dari hasil audit BPKP terkait pengadaan kapal feri akan menjadi urusan pihak berwajib, bukan sepenuhnya urusan dan kewenangan DPRD. Namun, sejauh ini antara fraksi belum adanya titik temu soal pembayaran utang kapal feri tersebut.
Alotnya pembahasan APBD perubahan tidak hanya soal utang kapal feri Indra Perkasa, namun adanya kebutuhan lain yang harus dijalan-kan. Sepertinya penambahan anggaran Bros untuk sekolah. Karena guru-guru honorer komite sudah tidak lagi menerima gaji saat ini, ditambah anggaran untuk desa.
Dijelaskannya, khusus anggaran Bros yang dialokasikan daerah tahun ini hanya untuk dua triwulan. Sejak bulan Agustus dan September lalu, anggaran tersebut sudah habis. Tentu guru honorer Komite yang menanti kucuran harus bersabar. Dalam APBD perubahan tersebut kembali dialokasi untuk penambahan anggaran.
