Batam – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Kepri, selalu kacau setiap tahunnya. Bahkan tidak jarang, membuat orang tua calon murid harus melakukan protes, bahkan sampai demo. Sejauh ini tidak tampak ada solusi kongkrit dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wirya Putra Sar Silalahi mengaku sangat prihatin melihat curat marutnya penerimaan siswa baru SMA negeri di Kepri ini.

Saking kecewanya bahkan Wirya menyarankan Plt Gubernur Kepri Isdianto untuk mengganti Kadisdik Kepri. “Saya menyarankan kepada Pak Gubernur untuk mengganti Kepala Dinas Pendidikan yang tidak punya kapasitas menyelesaikan masalah pendidikan di Kepri ini,” tegas Wirya, Senin (13/7/2020).

Masih Wirya, dari tahun ke tahun selalu saja terulang masalah kesemrawutan penerimaan siswa baru di setiap jenjang tingkatan sekolah. Masalah utamanya adalah karena tidak ada keseriusan pemerintah Provinsi Kepri, dalam hal ini Kadisdik Provinsi Kepri, dalam mengurusi masalah sekolah secara komprehensip.

“Yang ada hanya solusi tambal sulam saja, sehingga persoalan ini selalu saja berulang dari tahun ke tahun,” tegas Wirya.

Faktanya, setiap tahun persoalannya selalu sama, kekurangan daya tampung SMA. Seharusnya dipercepatlah pembangunan SMA baru. Tetapi ternyata, alokasi anggaran untuk pembangunan SMA baru, sangat kecil, hanya Rp 1 milar per sekolah per tahun.

Sementara dana untuk membangun 1 SMA yang lengkap, mungkin butuh dana sekiar Rp 10 milar di luar biaya lahan dan pematangannya. “Jadi bisa dibayangkan berapa tahun akan selesai satu SMA, 10 tahun. Sementara banyak anggaran dialokasikan untuk hal-hal yang kurang urgent,” tegas Wirya.

Padahal, sesuai dengan amanat UUD 1945 padal 31, ayat 4, anggaran pendidikan itu besarannya 20 persen, baik di tingkat APBN maupun APBD. “Kalau itu diterapkan oleh pemerintah Provinsi Kepri dengan niat yang sungguh-sungguh, maka seharusnya tidak ada lagi masalah PPDB di Kepri ini,” papar Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kepri itu.

Seharusnya besaran anggaran 20 persen ini dianggarkan pada setiap tingkatan, baik APBN, APBD provinsi maupun APBD tingkat kota/kabupaten. Tapi, ungkap Wirya, ternyata selama ini Pemprov Kepri selalu menghitung DAK maupun DAU yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk anggaran pendidikan di APBD provinsi.

“Sehingga alokasi APBD Kepri untuk pendidikan selalu sangat kecil, jauh di bawah 20 persen. Ini juga disebabkan rendahnya pemahaman Kadisdik Kepri terhadap TAPD provinsi. Sehingga menurut kami, Gubernur Kepri seharusnya mencopot Kadisdik Kepri dan mengganti dengan orang yang lebih mampu memperjuangkan ini. Karena Kadisdik yang sekarang sama sekali tidak punya visi bagaimana meyelesaikan persoalan pendidikan di Kepri ini,” tutup Wirya.

Parna