Ilustrasi Abrasi Foto: Wijayanto SamirinIlustrasi Abrasi Foto: Wijayanto Samirin
Jakarta – Pemerintah akan mulai menggarap proyek penanganan abrasi di kawasan pesisir dan laut Provinsi Kepulauan Riau. Dalam proyek ini, Indonesia akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 180 miliar dari Jerman.

“Soal yang abrasi di pantai timur Sumatera. Terutama yang di Riau itu lo yang Pulau Rupat. Ada dana grant (hibah) sekitar Rp 180 miliar dari Jerman akan digunakan untuk pilot project di satu kawasan untuk penyelamatan dengan berbagai jarak intervensi,” tutur Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut Provinsi Kepri, di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Adapun titik terparah yang terjadi abrasi terletak di empat pulau terluar di Kepri, antara lain Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Pulau Batu Mandi, dan Pulau Rangsang.

Sofyan mengatakan, saat ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan studi akhir mengenai upaya mengatasi abrasi di empat pulau tersebut.

“Jadi sudah ada tadi laporan akhir BPPT setelah mereka melakukan studi dan berbagai rekomendasi untuk action,” terang Sofyan.

Untuk itu, langkah selanjutnya yakni membentuk organisasi atau tim khusus untuk menangani proyek ini. Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, organisasi tersebut sudah harus terbentuk pada 1 November 2019. Sedangkan, proses penggarapannya dimulai tahun 2020.

“Mulai itu awal tahun depan, tanggal 1 November Pak Menko mengharapkan organisasi semuanya sudah siap,” imbuh Sofyan.

Nantinya, dengan dana tersebut akan dibangun breakwater atau pemecah gelombang dan hutan mangrove.

“Fisiknya supaya itu nggak lagi abrasi, pantai itu selamat kalau bisa itu ditanam mangrove, dikasih breakwater, dan pantai itu tampil kembali bisa diselamatkan. Intinya adalah ini kan beberapa tempat, tapi ini akan difokuskan dulu satu tempat di sebuah kawasan di sebuah pulau kecil, untuk sebagai model. Dana itu akan difokuskan di sana dengan organisasi yang baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, pihaknya dan juga Kementerian PUPR turut serta dalam proyek penanganan abrasi ini.

“Nanti ada PUPR yang bangun, KKP yang bangun. Direkomendasikan ada beberapa pulau terluar di sana,” pungkas Brahmantya.

(dna/dna)

Editor: PAR
Sumber: detikFinance